Anggaran Badan Standardisasi Nasional (BSN) dinilai masih terlalu minim bila dibandingkan dengan lembaga lainnya. Akselerasi program kerja tidak bisa dilakukan maksimal dengan anggaran yang minim.

Demikian terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan BSN, Senin (10/11). Dengan anggaran yang minim, BSN misalnya, tak mampu menjangkau semua UKM untuk membantu melakukan standardisasi produknya. Dalam pagu anggaran BSN tahun 2015, ternyata hanya mencapai 164.811.970.000. Sementara hingga 31 Oktober 2014, serapan anggaran tahun 2014 baru mencapai 68,2%.

Pimpinan dan para anggota Komisi VI DPR anggaran yang kecil tersebut tak mampu memberdayakan BSN secara maksimal. Padahal, tugas BSN sangat penting untuk melindungi produk-produk lokal dari serbuan produk impor. Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan menyatakan, sangat mungkin menambah alokasi anggaran bagi BSN di tengah tuntutan kerja yang tinggi.

“Sangat mungkin kalau memang mereka punya program kerja yang lebih jelas. BSN, kan, punya UU sendiri. Kita berharap BSN bisa jadi ujung tombak untuk melindungi produk kita, agar mampu beredar secara luas di dalam negeri maupun ke luar negeri. BSN juga bisa jadi pagar untuk memblok produk-produk dari luar yang tidak bermutu. Semua serba mungkin,” kata Heri usai rapat.(mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.